oleh

Pelantikan Kepengurusan dan Peresmian HKHKI Periode 2019-2024

Jakarta 29/8/19 Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) resmi terbentuk. Pelantikan kepengurusan HKHKI periode 2019-2024 dan peresmian berdirinya HKHKI dilakukan di Gedung Kementerian Tenaga Kerja, Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

“Acara tersebut dimeriahkan dengan seminar nasional bertajuk ”POLA HUBUNGAN KERJA DALAM ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI CANGGIH.

Adapun Narasumber yang akan mengisi acara tersebut adalah Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan RI, Dirjen Pembinaan Hub. Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker RI, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Guru Besar Fakultas Hukum Univ. Indonesia, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Univ. Krisnadwipayana, dengan moderator Ketua Umum HKHKI Dr. Ike Farida, S.H., LL.M.

Ketua Umum HKHKI Ike Farida mengatakan organisasi yang dipimpinya bertujuan antara lain memberi masukan dan menjembatani para pihak yang berkepentingan di bidang ketenagakerjaan, seperti pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Organisasi ini beranggotakan akademisi dan advokat yang fokus menangani isu ketenagakerjaan.

“Ike mengaku HKHKI sudah memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Misalnya soal hubungan kerja kontrak atau outsourcing, HKHKI memberi masukan untuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Ketua Umum HKHKI Ike Farida mengatakan, “Kami baru saja launching hari ini, tapi per hari ini sudah lebih dari 100 orang yang daftar sebagai anggota di seluruh Indonesia, dari akademisi dosen, pengacara, karena memang himpunan ini untuk para dosen, konsultan hukum dan advokat,” ujar Ike Farida.

Pendirian organisasi ini tidak terlepas dari dukungan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan.

“Dirjen PHI sekarang sangat mendukung dan kooperatif,” terang Ike.

Dalam hal ini, fokus kegiatan HKHKI adalah pengawasan, bimbingan, pelatihan dan sebagai mitra tetap pemerintah dalam parlemen dengan memberikan sumbangan pemikiran analisis hukum dalam rangka penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Sebagai contoh, Ike menjelaskan bahwa HKHKI diminta untuk terlibat dalam perumusan aturan pekerja perempuan.

“Kami diminta oleh KemenkumHAM untuk membantu merumuskan dan memberikan masukan aturan standarnisasi terkait dengan pekerja perempuan di perkebunan, karena sekarang banyak pelanggaran HAM terhadap pekerja perempuan tersebut,” jelasnya.

Tujuan akhir HKHKI yaitu agar Indonesia bisa lebih kompetitif, investasi bisa masuk dan perusahaan yang sudah berinvestasi di Indonesia tidak lari ke negara lain. Selain itu tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja asing,” tutur Ike.

Selain Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, Ike mengatakan HKHKI memberi masukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini penting karena masih ada peraturan di daerah yang tidak selaras UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Misalnya, di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat menerbitkan peraturan yang intinya melakukan moratorium terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing.

Aturan yang diterbitkan pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. “HKHKI beranggotakan akademisi dan praktisi hukum. Kami berharap semua pihak patuh aturan ketenagakerjaan,” ungkap Ike.

HKHKI juga siap membantu pemerintah untuk melakukan bantuan hukum dalam persoalan ketenagakerjaan di luar negeri. Misalnya, pembelaan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap buruh migran Indonesia di negara penempatan.

Ike mengatakan HKHKI siap membantu pemerintah mencari pihak yang ahli menangani perkara ketenagakerjaan di negara penempatan tersebut.

HKHKI juga terbuka jika ada kalangan pengusaha dan buruh yang ingin berkonsultasi atau ingin masukannya disampaikan kepada pemerintah. (fins)

Tentang Penulis: admin

Alamat Redaksi : Gedung Dewan Pers LT II,Jl.Kebonsirih Raya No 32-34 Jakarta Pusat 10110 Indonesia. Telp/Fax : (021) 3452473

News Feed