oleh

Maikel Kogoya, Ketua Tim Pemenangan DPRP Papua Suara Golkar Hilang dan Harus Di Kembalikan

Jakarta 27/10/19 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) akan memegang kursi ketua DPRD Papua periode 2019-2024.

Hal itu dipastikan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menggelar rapat pleno penetapan kursi DPRD Papua 2019-2024, di Jayapura, Rabu (14/8/2019).menggaris bawahi bahwa sudah ada tata tertib di DPR Papua yang menyebutkan bahwa posisi Ketua DPR harus orang asli Papua.

Nasdem 8 kursi Demokrat 8 PDI Perjuangan mengamankan 7 kursi, Golkar dan PAN sama-sama 6 kursi, Gerindra 5 kursi, lalu PKB, Berkarya, PKS dan Hanura seluruhnya memperoleh 3 kursi, Partai Garuda, Perindo dan PPP 1 kursi.

Ketua Pemenangan Deerd Tabuni SE Msi untuk Ketua DPRD Propinsi Papua yang juga tokoh pemuda kabupaten Jayawijaya merangkap juga pengurus AMPG Kabupaten Jayawijaya Michael Kayoga secara tegas menolak Joni Banoa Row menjadi ketua DPRD Propinsi Papua (2014 2019).Beliau bukan putra asli dan diduga melakukan kecurangan suara pada pilkada kemarin dapil 6. Diduga Bupati merintahkan para camat serta kepala desa melakukan kordinasi dengan politik uang

Saat ini sudah banyak orang Papua aslii yang mempunyai posisi penting seperti Kapolda Pangdam bahkan Wamen BUMN, Beliau meminta Ketua Umun Nasdem KPU Ri KPU Propinsi Papua untuk menggunakan hati nuraninya, jangan sampai airmata dan darah tumpah lagi di bumi Papua sesudah tanggal 30 Oktober 2019.Karena suara Golkar adalah suara rakyat sebab jika di paksakan pelatikan maka Ketua DPRD Propinsi Papua Joni Banoa Row tidak maksimal karena penolakan mayarakat, Deerd Tabuni SE Msi Harus jad,”Ujarnya

Saya kira ke depan keterbukaan Papua juga harus diikuti dengan upaya untuk melakukan afirmasi bagi penduduk asli Papua. Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Sektor mana saja yang boleh untuk pendatang, mana yang untuk penduduk asli Papua. Sehingga tidak terjadi kompetisi bebas. Akhirnya kalau seperti itu, pasti penduduk asli yang sedang dalam proses belajar, dibanding saudara mereka yang lain itu,

Selagi pemerintah tidak pernah duduk dengan kelompok yang berpolitik, itu tidak akan konfik Papua diselesaikan. Otsus tahun 2001 sampai sekarang yang duitnya besar, dan ada regulasi khusus bagi orang Papua, tetapi sampai sekarang kebijakan-kebijakan itu belum mampu untuk selesaikan konflik politik Papua, karena ada kelompok lain yang belum bertemu dengan pemerintah, duduk bersama untuk selesaikan masalah,” tambahnya saat di temui media (27/10)

Papua nyaris tidak pernah berhenti dari konflik. Aksi kekerasan yang menimbulkan korban, baik itu orang asli Papua, warga pendatang maupun aparat keamanan kerap terjadi. Bagaimana persoalan ini diselesaikan ?

Pemerintah bukannya tidak bertindak. Menteri ada pertemuan lengkap Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, lembaga masyarakat adat, perguruan tinggi dan tokoh Papua dengan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Dalam Negeri,. Sejumlah politisi Papua dan Papua Barat, meminta dialog khusus antara pemerintah pusat dengan para tokoh di Papua. Mendagri pun menyanggupinya, dan meminta anggota DPRD Papua dan Papua Barat menyerap aspirasi masyarakat. (fins)

News Feed