oleh

Polres Subang dapat Penghargaan dari Kemenpan RB

Jakarta 16/2/2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan penghargaan predikat pelayanan prima kepada 12 Polres di Indonesia. Reward itu diberikan lantaran terciptanya pelayanan publik yang baik.

Dalam hal ini, Kemenpan-RB melakukan evaluasi tiap tahunnya. Pada 2020, kementerian itu menilai setidaknya 209 unit layanan yang ada di Polres, Polresta, Polrestabes dan Polres Metro seluruh Indonesia.

Salah satu institusi Polri yang menerima penghargaan yakni Kepolisian Resort Subang, Polda Jawa Barat. Polres Subang menerima penghargaan pelayanan publik kategori Pelayanan Prima Kategori Sangat Baik tahun 2020.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian PAN-RB pada acara penyampaian hasil evaluasi dan pemberian penghargaan pelayanan publik bertempat di Mabes Polri, Selasa (16/2).

Kegiatan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang dihadiri para kapolres dan jajarannya baik secara langsung maupun secara virtual dan mendapatkan arahan dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyerahkan langsung penghargaan kepada Kapolresta, Kapolrestabes dan beberapa Kapolres lainnya.

Sementara itu, Kapolres Subang AKBP Aries Kurniawan Widiyanto mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras staf dan jajarannya selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas doa, dukungan, maupun masukan dari masyarakat agar Polres Subang terus mengembangkan fasilitas pelayanan publiknya,”Ujar Kapolres.

AKBP Aries menambahkan, dengan diterimanya penghargaan pelayanan publik kategori Pelayanan Prima tahun 2020 kepada pihaknya, tentu akan semakin memacu kinerja Polres Subang dan jajaran untuk terus melakukan perbaikan pelayanan publik.

Dalam kesempatan ini, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menerangkan, evaluasi dilakukan pada 209 pelayanan publik di polres berbagai daerah. Ada enam aspek yang menjadi dasar penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017.

Enam aspek tersebut adalah, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Tahap evaluasi dimulai dari pengisian kuesioner secara online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), melalui laman sipp.menpan.go.id. Untuk memastikan kebenaran dari kuesioner yang telah diisi, tim evaluator melakukan verifikasi lapangan ke lokasi layanan.

“Dilanjutkan dengan desk evaluasi secara virtual, kemudian disusun berita acara hasil pengamatan beserta rekomendasi perbaikan,” jelas Diah.

Setiap unit pelayanan polres, khususnya layanan SIM dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), diharapkan selalu meningkatkan kualitas layanan. Terutama di masa pandemi seperti sekarang, layanan kepolisian harus adaptif terhadap segala jenis perubahan.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah simbol komitmen kuat kepolisian untuk terus hadir bagi masyarakat,” pungkas Diah.

News Feed